Bytesyzecrypto – Direktorat Pidana Spesial Polda LGO4D Maluku Utara memutuskan 7 masyarakat warga adat di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara selaku terdakwa.
7 masyarakat itu merupakan Estepanus Djojong nama lain Panus( 62 tahun) pimpinan pengelola adat Waijoi serta Jikomoi, Septon Djojon nama lain Ton( 42) masyarakat Waijoi, Keng Kamariba nama lain Keng( 61) masyarakat Dusun Waijoi, Lifas Gorango nama lain Rinto( 40) masyarakat Dusun Waijoy, Paulus Lasa nama lain Paul( 54), Rifo Bobala nama lain Rifo( 35) masyarakat dusun Jikomoi, Oscar Barera nama lain Oscar( 47) masyarakat dusun Jikomoi.
Penentuan terdakwa 7 masyarakat Waijoi serta Jikomoi itu cocok Pesan Penjelasan Kepolisian Direktorat Reserse Pidana Spesial Polda Maluku Utara, dengan no: B atau 174 atau III atau 2024 atau Dit Reskrimsus mengenai pemberitahuan penentuan terdakwa. Pesan itu bertanggal 18 maret 2024.
Dikutip dari Titastory. id yang ialah kawan kerja rekan Teras. id, masyarakat Waijoi serta Jikomoi ini diresmikan selaku terdakwa dalam masalah asumsi perbuatan kejahatan sebab dikira mengusik serta merintangi aktivitas upaya pertambangan kepunyaan PT Hutan Emas Mineral( WKM) berlaku seperti pemegang Permisi Upaya Pertambangan( IUP).
“ Interogator Subdit IV atau Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara sudah memutuskan terdakwa dalam masalah asumsi perbuatan kejahatan tiap orang yang merintangi serta mengusik aktivitas upaya pertambangan( IUP) dari pemegang IUP yang sudah penuhi syarat- syarat begitu juga diartikan dalam 162 Hukum no 4
tahun
2009 mengenai Pertambangan Mineral serta Batubara, begitu juga sudah diganti dengan Hukum no 39 nilai 2 Hukum No 6 Tahun 2023 mengenai Penentapan Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 2 Tahun 2022 mengenai Membuat Kegiatan Jadi Hukum Jo artikel 55 bagian( 1) KUHPidana, yang terjalin di jalur Hauling depan Pos Rajawali PT Hutan Emas Mineral( PT. WKM) Dusun Loleba, Kecamatan Wasile Selatan, Kab. Halmahera Timur, Prov. Maluku Utara, pada hari Jumat 17 November 2023 dekat jam 09. 00 Waktu indonesia timur(WIT),” Begitu suara isi pesan pemberitahuan penentuan terdakwa oleh interogator Subdit IV atau Tipidter Ditreskrimsus Polda Maluku Utara, Ternate 18 Maret 2024.
Salah satu masyarakat yang diresmikan selaku terdakwa, Paulus Lasa masyarakat Waijoi berkata penentuan terdakwa pada 7 masyarakat Waijoi serta Jikomoi ialah aksi yang tidak alami serta tidak seimbang.
Baginya, apa yang mereka jalani merupakan mengupayakan hak atas tanah ulayat yang sepanjang ini mereka tinggali. Tidak hanya itu, mereka menyangka industri sudah melaksanakan pembohongan khalayak. Mereka melaksanakan kelakuan buat menuntut perjanjian dengan pihak industri.
Paulus berkata, penentuan mereka selaku terdakwa tidak cocok metode, dimana mereka ditilik di Polsek Wasile selatan pada bertepatan pada 22 Nov 2022.
Setelah itu pada 18 Januari 2023 dalam pesan panggilan mereka dipanggil selaku saksi. Berjarak 3 hari, ialah pada bertepatan pada 22 Januari 2023 mereka pula dipanggil buat mendatangi ajakan di Polsek Wasile, Subaim.
Setelah itu seketika, titel masalah dicoba di Ditreskrimsus Polda Maluku Utara pada 19 Januari 2024 yang kesimpulannya menghasilkan pesan penentuan terdakwa pada bertepatan pada 18 Maret 2024 sekalian panggilan awal serta panggilan kedua pada bertepatan pada 29 Maret 2024.
Paulus berkata kedatangan PT. WKM di 3 Dusun Loleba Waijoi, Jikomoi, Wasile Selatan mengambil alih PT. KPT Harita Tim. PT WKM dikala itu tutur Paulus telah mulai menggali di areal yang lebih dahulu dibebaskan oleh KPT Harita seluas 4 ha, serta lebihnya sedang terdapat 3, 8 ha yang telah ditambang oleh WKM.
Sebab telah melaksanakan kegiatan, masyarakat setelah itu menuntut area itu wajib dibayar oleh WKM. Ia bilang kedua koyak pihak bagus masyarakat ataupun perusaahan sudah meluluskan perjanjian pada 7 Oktober 2021.
“ Perjanjian itu langsung dimediasi serta disaksikan langsung oleh Forkopimda Haltim, tetapi sehabis perjanjian itu sampai tahun 2023 tidak terdapat realisasi alhasil masyarakat tiba mempersoalkan perihal tsb ke pihak WKM pada tgl 17 Nov 2023 serta mereka di janjikan 1 pekan LGO 4D setelah itu hendak diserahkan balasan nyatanya 4 hari setelah itu mereka menyambut pesan ajakan keterangan dari Polda Malut atas informasi WKM,” ucapnya.
Rifo Bubala, Masyarakat Jikomoi luang membuktikan fakta perjanjian yang tersemat dalam informasi kegiatan rapat antara perwakilan warga dusun Loleba, Waijoi serta Jikomoi dengan Manajemen PT Hutan Emas Mineral serta PT Bentuk Metode Mandiri, pada Kamis 7 Oktober 2021 di Auditorium Kantor camat, Wasile Selatan.
Dalam pesan itu tercatat 2 nilai perjanjian bersama antara PT WKM serta perwakilan warga antara lain: PT WKM hendak lekas melaksanakan aktivitas penambangan serta barging ore atau pengapalan di areal 7, 8 Ha pada hari Senin bertepatan pada 11 Oktober 2021, buat itu PT WKM atau PT. FTM hendak melunasi sisa anggaran ganti rugi sebesar Rp. 75 juta paling lambat 30 hari sehabis dicoba aktivitas penambangan.
Serta nilai kedua merupakan, saat sebelum dicoba aktivitas penambangan, di luar areal 7, 8 Ha, PT WKM bersama perwakilan warga Dusun Loleba, Waijoi, serta Jikomoi wajib melaksanakan dialog dengan cara berakhir keadaan yang berhubungan dengan anggaran ganti rugi tanah serta tabur berkembang, yang difasilitasi oleh Penguasa Wilayah.
“ Dalam pesan ini ditandatangi oleh Kepala Metode Tambang PT WKM: Adityawarman, Humas PT FTM: Hammid Muhammad, Administratur Kepala Dusun Loleba: Arifin Lanasiri, Kepala BPD Loleba: Dikson Deni, Kepala Dusun Jikomoi: Anis Canu, Pimpinan Regu 11 Dusun Loleba: Amos Werimon, Penjabat Kepala Dusun Waijoi: Nikanor Jawali, Kepala BPD Jikomoi: Bernad Komo Komo, Pimpinan Regu 10 Dusun Jikomoi- Waijoi: Septon Djojong, Pimpinan BPD Waijoi: Salmon Poroco, dan Pimpinan Regu 18 Dusun Waijoi- Jikomoi: Zet Flory,” tutur masyarakat Jikomoi ini, merinci partisipan yang muncul dalam rapat perjanjian itu.
Bagi mereka akibat dampak ekpansi tambang nikel, lahan- lahan kepunyaan warga adat banyak yang tergusur tanpa lewat cara ubah cedera. Umumnya mereka yang melaksanakan perlawanan serta menentang diintimidasi ataupun dikabarkan pihak Industri.